5 Gebrakan Menteri Susi Bikin Pengusaha Geleng-geleng Kepala

Date: 31 October 2014

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti benar-benar mempraktekan ilmunya lapangan dan mengurus industri perikanan, untuk bisa diterapkan para nelayan di Indonesia. Bahkan, Susi sukses menjawab keraguan publik. Di hadapan pengusaha dia banyak bercerita soal kondisi kelautan dan perikanan nasional. Paparan Susi pun membuat pengusaha kagum.

“Kita semua surprise karena beliau sangat menguasai bidang ini,” ucap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto usai melakukan pertemuan dengan Susi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Sikap positif yang dipancarkan Susi, membuat kalangan pengusaha khususnya yang membidangi sektor Kelautan dan Perikanan seperti mendapat angin segar. “Dengan kita memiliki Menteri yang paham dengan masalah dan bisnis penerimaan kita punya peluang baik untuk menghasilkan kebijakan di Kelautan dan Perikanan ini,” katanya.

Lantas apa saja yang jadi gebrakan Menteri Susi, yang belum genap sepekan jadi menteri? berikut ulasannya.

1. Berbagi data dengan TNI AL

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pertemuan tersebut, lanjut Susi, wujud dari upaya menghilangkan ego sektoral yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk mengelola kawasan perairan Indonesia yang potensi sangat “Presiden juga perintahkan sudah seharusnya memulai perubahan.”

Susi pun memberikan user name serta kata sandi sistem data VMS (Vessel Monitoring System) yang selama ini digunakan KKP kepada Laksamana TNI Marsetio. VMS merupakan sistem monitoring terhadap sejumlah kapal di atas 30 GT yang melintas di wilayah perairan.

“Ya sudah kasih saja user name dan passwordnya. Biar sama-sama kita pantau,” ujar Susi kepada jajaran stafnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

2. Panggil Duta Besar

 Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana memanggil seluruh duta besar. Dia ingin berdiskusi dan menyampaikan hal baru tentang kebijakannya pemerintah. Dalam pertemuan tersebut Susi akan menegaskan bahwa nelayan asing di Indonesia tidak boleh BBM subsidi. Selain itu, Susi akan menaikkan Pajak Hasil Perikanan (PHP).

“Saya segera akan mengundang duta besar bicara hati ke hati masalah fishing. Tentu saja mereka tidak boleh pakai BBM subsidi, masalah kenaikan PHP,” ucap Susi dalam diskusi bersama Kadin, Jakarta, Kamis (30/10).

Susi belum memastikan kapan akan pemanggilan duta besar tersebut. PHP disektor perikanan dipastikan akan naik. “Kita sangat murah, kalah sama bakul ikan asin,” katanya.

3. Bangun bandara kecil

Pengusaha sukses perikanan ini, berjanji selama kepemimpinannya, sektor kelautan dan perikanan bisa maju. Caranya, dengan membangun bandara kecil di pulau pulau terluar Indonesia untuk mempercepat penjualan ke pasar karena diangkut menggunakan pesawat.

“Bandara cukup pakai rumput, disiram air kemudian dilindas juga sudah cukup. Cuma Rp 1 miliar. Ini easy think, kumpulkan bankir bakir BUMN kemudian Kadin bisa bikin bandara,” katanya.

 

4. Dukung BBM naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, para nelayan dalam negeri tidak membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini, meskipun ada BBM bersubsidi, saat membeli, para nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal.

“Banyak pelaku perikanan sadar subsidi tidak membantu kita (nelayan),” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Kenaikan harga BBM bersubsidi, bakal meningkatkan produktivitas sejumlah nelayan. Subsidi tersebut dinilai lebih efektif jika dialihkan kepada hal-hal yang lebih berguna seperti pendidikan dan kesehatan. “Sebetulnya nelayan kecil jarang dapat solar subsidi karena jauh dari pom bensin. Sementara ketiadaan menghambat pelayaran mereka.”

5. Stop izin tangkap

Langkah lain yang jadi gebrakan Susi, bakal melakukan moratorium izin tangkap di wilayah perairan Indonesia selama dua bulan. Langkah itu dilakukan untuk menginventarisir izin yang telah ada. Selama ini, pendapatan bukan pajak kementeriannya cuma Rp 300 miliar.

“Setelah itu saya mau inventarisir revenue (pendapatan) yang didapat dari izin yang keluar. Tadi di daftar hampir 5.400 sekian kapal,” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Susi membandingkan dengan pendapatan yang diterima Australia. Di negeri kanguru, satu kapal untuk tangkap lobster dapat USD 1 juta. “PNBP kita Rp 300 miliar, it’s too small (Terlalu kecil). Tidak compatible dengan yang dikeruk dan diambil oleh kapal tersebut. Tarif terlalu jauh dari yang seharusnya negara terima,” katanya.

Sumber : www.ruangpojok.com