Pernyataan Formadda NTT sekedar Menebar Sensasi

Makassar, 26 February 2014

Komodo, salah satu Komoditas pariwitas Unggulan di Flores

Biasa dalam suatu forum orang gemar beretorika... yang merugikan adalah retorika sesat yang tidak mendasar dan tidak sepenuhnya berdasarkan pikiran yang jernih......

seperti diketahu, kemarin Tanggal 25 February 2014, KONGGRES RAKYAT FLORES LEMBATA ALOR (KR-FLA) DI Gelar di BAJAWA-KABUPATEN NGADA.

Tentunya dalam Dinamika Demokrasi selalu ada Pro & Kontra semua saling berbenturan. Ada yang menolak dan mendukung secara personal ada pulah yang bergerak secara berkelompok untuk satu suara menyikapi Pembentukan Propinsi Flores.

Namun disini langsung saja saya ingin menanggapi salah satu kelompok yang Kontra dengan Perjuangan Pembentukan Propinsi Flores, sebut saja Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur Penggerak Keadilan dan Perdamaian (FORMADDA NTT).

Saya Menilai Pernyataan Sekjen FORMADDA NTT itu sekedar pendapat dan itu hal yang biasa bukan merupakan sebuah alasan yang mendesak. Argumentasi Formadda lebih pada seruan kepada para pemimpin di Wilayah FLORES dan Lembata Untuk lebih giat memperjuangkan Hak dan Kewajiban rakyat Flores. Kritikan dari Formadda adalah bagian dari perjuangan Pembentukan Propinsi Flores, dimana rakyat Flores ingin lebih mandiri.

berikut argumentasi Perwakilan Formadda dikutip dari www.surgaflores.com (http://suaraflores.com/formadda-ntt-tolak-dan-kecam-pembentukan-provinsi-flores/)

Sekjen Formadda-Yustinus, “Selama ini kata mereka, Flores mengalami diskriminasi dan ketidakadilan pelayanan publik serta ketergantungan pada Kupang. Ada sejumlah pertanyaan yang harus diajukan terhadap argumentasi tersebut. Apakah benar dengan pembentukan Provinsi Flores pemerataan pembangunan makin baik?”

Menurut Formadda, lanjut Yustinus, bukan Provinsi Flores yang diwacanakan, melainkan pembangunan berbasis kawasan yang harus digagas secara serius dan diimplementasikan secara kongkrit dalam gerak bersama seluruh Kabupaten di NTT. Provinsi Flores bukan jalan yang tepat bagi NTT untuk keluar dari berbagai lilitan persoalan, hanya akan memperbanyak raja-raja kecil yang kerjanya hanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merampok uang negara.

“Untuk apa kita bentuk Provinsi Flores, urus pemerintahan kabupaten dan kota saja tidak beres kok. Lihat sekarang, korupsi dimana-mana. Tiap hari ada korupsi mulai dari desa hingga kota. Para pejabat yang terpilih dalam pilkada langsung banyak terlibat korupsi. Mau jadi apa NTT ini, kalau politisinya hanya sibuk urus pemekaran untuk bagi bagi jabatan,” tegasnya geram.

Sementara itu,Wakil Ketua Bidang Advokasi, Fransiskus Xaverius Namang, menambahkan, Flobamora adalah indentitas, bukan sekedar kumpulan kata atau pulau. Oleh karena itu, baik dalam perspektif sosial budaya maupun pembangunan dan tata pemerintahan, Flobamora tidak boleh lepas satu sama lain.

”Flobamora semakin kaya, indah dan menarik justru karena berada dalam satu kesatuan, semacam Indonesia mini. Ini adalah kebanggaan dan potensi yang harus dikelola. Kita harus dukung pembentukan propinsi kepulauan, bukan terus mencerai beraikan NTT yang sudah sangat kecil di Indonesia ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Formadda NTT menyatakan menolak rencana pembentukan Procinsi Flores. “Kami mengecam para bupati yang hari ini berkumpul di Bajawa, Ngada untuk berbicara tentang pembentukan Provinsi Flores. Stop bicara Provinsi Flores,” tandasnya penuh amarah.

Dia meminta kepada para bupati yang berkumpul di Bajawa agar berhenti dan segera membubarkan diri. Sebaikanya, para bupati dan DPRD sedaratan Flores bicara tentang bagaimana egosentrisme pembangunan antar kabupaten dan bagaimana memanfaatkan anggaran secara maksimal.

“Mereka sebaiknya bicara tentang banyaknya uang rakyat yang hilang dikorupsi dan masuk kantong pribadi. Jangan jadikan Pembentukan PF sebagai sarana pencitraan bagi pejabat-pejabat tertentu yang sedang tersandung masalah,” tandas Frans Namang.

Menurut saya argumentasi yang dipaparkan oleh perwakilan FORMADDA diatas tidak berbobot dan sempit wawasan membangun.

Formadda Harus memahami dan mengerti keinginan rakyat flores, Flores ingin lebih mandiri dan tidak selalu didikte oleh Kupang, seperti pernyataan Terkait masalah korupsi itu dimana-mana ada, itu konsekuensinya hukum yang akan mengadili. Korupsi jangan dijadikan alasan untuk berhenti memperjuangkan pembangunan.

Tidak semua pejabat itu doyan Korupsi, suda jelas setiap daerah Propinsi dan Kabupaten/kota selalu ada Instansi yang bertugas untuk mengawasi Anggaran. Kalau Korupsi yah diadili secara hukum dan diadili.

Makassar, 26 February 2014

Gabriel Krado.