Ini Rincian Penggunaan Anggaran DPRD Sikka yang Diduga Tidak Beres

Foto : KANTOR DPRD KABUPATEN SIKKA

GKBNews.COM, MAUMERE -- Anggota DPRD Sikka, Siflan Angi, 'bernyanyi' membongkar dugaan kebobrokan pengelolaan keuangan di DPRD setempat. Angin menyampaikan ketidakberesan pengelolaan keuangan di lembaga legislatif itu kepada wartawan di Maumere, Kamis (25/7/2013).

Angi menyebut kegiatan-kegiatan di DPRD yang penggunaan keuangannya tidak beres. Pertama, uang makan-minum berupa snack dan makan siang. Kejanggalan pengelolaan anggaran itu, ungkap Angi, sidang anggota DPRD tidak setiap waktu, dalam waktu tertentu saja. Tetapi dalam pengelolaan anggaran sepertinya hampir setiap hari ada uang makan-minum.

Menurutnya, soal dana makan-minum diduga ada mark up atau penggelembungan harga. "Belum lama ini beberapa anggota DPRD Sikka melakukan investigasi di rumah makan yang biasanya dipesan untuk makanan DPRD. Di situ pemilik rumah makan mengaku bahwa satu porsi makanan kotak dijual Rp 17.000. Tetapi yang ada di pagu anggaran dihitung per porsi Rp 25.000," ungkap Angi.

Kedua, uang perawatan gedung sejak tahun 2009-2013. Pengamatan Angi selama ini gedung DPRD Sikka tidak ada perawatan. Hal ini bisa dilihat kondisi WC, banyak lampu yang mati dan sejumlah sarana lain yang tidak terurus. Perawatan belum lama ini menjelang pelantikan Bupati dan Wabup Sikka, itu tidak seberapa.

Ketiga, uang alat tulis kantor (ATK). Diduga dana ini ada mark up. Angi mengatakan, DPRD selalu mengeluh soal penggandaan materi. Permintaan DPRD untuk penggandaan materi terkadang tidak direalisasikan.

Keempat, uang pakaian dinas yang gagal tender sejak tahun 2010 sampai sekarang pakaian dinas DPRD belum dapat.

Angi mengatakan, untuk pakaian dinas setiap anggota DPRD harus mendapat empat pasang pakaian setiap tahun. Namun anggota DPRD Sikka hingga saat ini belum dapat, termasuk jatah tahun 2013 ini. Karena tidak ada pakaian dinas, ia sering menggenakan pakaian 'preman'.

Kelima, uang operasional kendaraan pimpinan DPRD. Dalam pagu anggaran, uang ini bagi untuk setiap pimpinan satu bulan dialokasikan Rp 2,5 juta. Tetapi yang terjadi, ada pimpinan yang mengeluh karena setiap bulan minta Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu sulit dapat. Bahkan karena mobil tidak operasi, ada mobil pimpinan mesinnya terkancing.

Keenam, ada gaji anggota DPRD Sikka, Fransiskus Cinde selama berada di penjara tiga tahun sejak tahun 2011 sesuai aturan hanya menerima gaji pokok saja. Tetapi selama ini yang diketahuinya dari dinas keuangan mengalokasikan gaji Frans Cinde penuh. Maka timbul pertanyaan dikemanakan gaji lain Cinde, selain gaji pokok?

Ketujuh, pajak penghasilan (PPh) dari anggota DPRD. Pajak ini sejak tahun 2010 tidak disetor ke kantor pajak. "Saya tidak mau ini jadi temuan, lalu kami yang harus tanggung. Uang tersebut selama ini dimana?, tanya Angi.

Kedelapan, dana perjalanan dinas. "Contohnya begini. Namanya ikut bimtek hanya anggota DPRD. Tapi dari Sekretariat Dewan yang berangkat juga jumlahnya lumayan," ungkap Angi. (oma/ris)

Baca Juga

Siflan Sebut DPRD Sikka Bobrok

Sekwan Sikka: Saya Jalankan Aturan

Editor: Gabriel Krado Baomekot
Sumber: Pos Kupang(Sabtu, 27 Juli 2013 20:15 WITA)